Pemerintah Desa Warinta, Kabupaten Buton, sukses menggelar Rapat Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) dan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) KPM Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk tahun anggaran 2026. Musyawarah ini dihadiri oleh beberapa elemen masyarakat Desa Warinta yakni pihak Pemerintah Desa diantaranya Kepala Desa, BPD, LPM, dan unsur masyarakat yakni Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat. Pertemuan ini bertujuan memastikan tata kelola anggaran yang transparan dan tepat sasaran demi kesejahteraan warga.
1. Prioritas RKP Des: Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah desa menetapkan fokus pada dua pilar utama:
- Infrastruktur Penunjang Ekonomi: Melanjutkan pengembangan jalan usaha tani untuk mempermudah akses distribusi hasil bumi petani lokal.
- Pemberdayaan Masyarakat: Program Kesejahteraan sosial dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
2. Transparansi BLT Dana Desa
Melalui Musdesus bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dilakukan validasi ketat terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kriteria diprioritaskan bagi lansia tunggal, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin ekstrem sesuai regulasi pemerintah pusat. Langkah ini diambil untuk menjamin keadilan sosial dan meminimalisir ketimpangan ekonomi di desa.
3. Semangat Gotong Royong
Seluruh rangkaian kegiatan didasari nilai kearifan lokal Buton, yakni Poma-ma’asi (saling menyayangi). Musyawarah ini mencerminkan komitmen Desa Warinta untuk menjadi desa mandiri yang mampu menyelaraskan pembangunan fisik dengan perlindungan sosial bagi warga rentan.
Dengan penetapan ini, Desa Warinta siap mengimplementasikan program kerja tahun 2026 yang lebih akuntabel dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Informasi lebih lanjut terkait kebijakan pembangunan daerah dapat diakses melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Buton.